RE Nainggolan:”Tujuan Akhir Pengelolaan Geopark adalah Kelestarian kawasan dan Kesejahteraan Masyarakat”

Tokoh masyarakat yang juga mantan birokrat karir, RE Nainggolan, menegaskan bahwa tujuan akhir dari upaya pengelolaan geopark adalah terwujudnya kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, menurutnya, badan pengelola tidak boleh berhenti dan berpuas diri pada jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi harus dapat menunjukkan apa dampaknya secara nyata terhadap kelestarian lingkungan dan perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat.Penekanan itu disampaikannya pada Refleksi Akhir Tahun 2025 dan Proyeksi Kegiatan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Tahun 2026, Kamis (18/12/2025) di Aula Gedung Pascasarjana Poltekpar Lantai 2 Politeknik Pariwisata Medan, Jl. Rumah Sakit Haji No. 12, Deli Serdang.

Menurut RE Nainggolan yang tampil sebagai salah satu pakar yang hadir pada acara itu, keberhasilan meraih kembali status Green Card harus dijaga secara kolektif dan berkelanjutan melalui program-program yang menyentuh masyarakat dan lingkungan. “Misi geopark hanya mungkin dapat dilakukan apabila dikerjakan secara kolaboratif dan partisipatif,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah ikut mempertahankan keanggotaan TC-UGGp dalam jaringan UNESCO, khususnya kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, atas perhatian besarnya terhadap pengelolaan Geopark Kaldera Toba.”Jangan sampai kerja keras ini justru tidak diikuti oleh OPD-OPD kabupaten di kawasan Danau Toba. Padahal, merekalah penerima manfaat utama dari pengelolaan geopark ini,” kata mantan Kepala Bappeda Sumut ini.

RE Nainggolan juga mengimbau dan mendorong agar BUMD, BUMN, instansi pemerintah, dan swasta turut bergerak dalam satu kesatuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan warisan dunia ini.Refleksi Akhir Tahun 2025 dan Proyeksi Kegiatan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga jam sejak dibuka pukul 09.00 wib, dihadiri oleh belasan personel manajer dan staf Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Kabid PDEK Dinas Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Sumut, Maike Ritonga, Dewan Pakar BP TC-UGGp (Prof Robert Sibarani, Dr Budi Sinulingga, Prof Cai Cien, Irman Oemar, Ahmad Sofyan Hutasuhut), para mitra strategis, akademisi, media, serta sejumlah undangan lainnya.

Tampak juga hadir Ir Soekirman, M.Si, mantan Bupati Serdang Bedagai yang mewakili Yayasan BITRA Indonesia untuk melakukan penandatanganan MoU dengan BP TC-UGGp.Setelah dibuka secara resmi oleh Maike Ritonga, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan masukan para pakar, tokoh, dan hadirin. Dr Budi Sinulingga mengusulkan agar dari segi kelembagaan, pengelolaan geopark dapat dibantu oleh pengelola geosite.

“Jika pengelola geosite ditunjuk dari internal BP, dikuatirkan terjadi kekurangan personel. Tapi jika ditunjuk dari luar BP, muncul kendala administratif dan keuangan. Diperlukan strategi agar pengelolaan geosite dapat masuk dalam skema anggaran BPTCUGGp Tahun 2026,” katanya.

Dia juga menambahkan, agar dikembangkan suatu gagasan pengembangan Taman Batu Sipisopiso dengan konsep “Danau Toba Mini” yang dikelilingi dinding relief bertema rumah adat, budaya, jenis batuan, dan biologi.Prof Robert Sibarani mengemukakan perlunya kegiatan geopark diperkuat melalui pembentukan tim pakar sebagai satu organ kelembagaan.

“Setiap geosite idealnya memiliki tim pakar tersendiri agar pengelolaan lebih optimal dan sesuai dengan indikator SDGs,” sebutnya.Ia menambahkan perlunya penguatan keterkaitan (linking) dengan konsep geopark dengan green development. Selain itu, Prof Robert juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara General Manager dan seluruh pemangku kepentingan agar program Tahun 2026 terencana dengan jelas dan terukur.

Menanggapi seluruh masukan dari para pakar dan undangan, General Manager BP TC-UGGp Dr Azizul Kholis menyampaikan beberapa poin strategis. “Kami akan mengajukan perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengelolaan geopark agar sinergis dan mendorong penguatan peran berbagai pihak secara maksimal. Pengelolaan geopark juga dapat dilakukan oleh masyarakat, dengan contoh praktik baik seperti Geosite Taman Eden. Pengelolaan juga dapat dilakukan melalui unit usaha seperti BUMDes, dengan contoh Huta Raja dan Taman Simalem Resort,” paparnya.

Azizul juga menyatakan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) idealnya memiliki Peraturan Bupati (Perbup) agar tata kelola geosite diatur secara jelas oleh kepala daerah. Menurutnya, program pendanaannya dapat diupayakan melalui APBD Perubahan (APBD-P).Dalam hal pengelolaan kawasan di lapangan, Azizul mengungkapkan bahwa BP TC-UGGp akan menerapkan sistem piket bulanan, di mana seluruh manager turun langsung secara bergantian ke lapangan sebagai bentuk aksi nyata, dan bukan hanya hadir di forum diskusi.

“Jadi, evidence kegiatan lapangan akan menjadi bentuk nyata eksistensi Toba Caldera UNESCO Global Geopark,” simpulnya.

Dalam konteks penguatan kelembagaan, Azizul menyebutkan bahwa BP Toba Caldera UGGp telah berperan menjadi pengusul pengadaan Sistem Informasi Pembangunan (SIP) dan nomenklatur Kemendagri yang telah disetujui pemerintah pusat, sehingga dasar penganggaran APBD geopark di seluruh Indonesia menjadi lebih kuat dan jelas.Azizul berjanji untuk menjadikan semua masukan audiens sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program dan implementasi kegiatan di tahun 2026.

Kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 dan Proyeksi Kegiatan Tahun 2026 ini dilaksanakan sebagai forum strategis dalam menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan arah kebijakan pengelolaan Toba Caldera UNESCO Global Geopark ke depan. Seluruh masukan dari dewan pakar, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi dasar penting dalam penyusunan program kerja yang lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan pada tahun 2026.