Festival Solu di Pelabuhan Baktiraja: Tradisi, Aksi Lingkungan, dan Dorongan Baru untuk Pariwisata Bakkara
Kamis, 15 Januari 2026
Toba Caldera UNESCO Global Geopark Siap Semarakkan 2026 dengan Deretan Event Internasional dan Daerah
Selasa, 3 Februari 2026
Oleh Dr. Wilmar Eliaser Simanjorang, Dipl_Ec.,M.Si
(Ketua Pusat Kajian Geopark Indonesia)
Danau Toba bukan sekadar danau terbesar di Asia Tenggara atau destinasi wisata unggulan nasional. Ia adalah ruang hidup jutaan makhluk, warisan geologi dunia, serta penopang budaya masyarakat Batak yang telah bertahan selama berabad-abad. Namun hari ini, mahakarya alam tersebut berada di persimpangan jalan. Pencemaran air, degradasi hutan, alih fungsi lahan yang massif, serta tekanan pariwisata yang tidak terkendali, menjadi ancaman serius bagi kelestariannya.
Bagi penulis, kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba bukan semata persoalan teknis atau administratif. Ia adalah persoalan moral dan tanggung jawab kolektif. Air danau yang semakin keruh, kematian ikan secara massal, hingga hutan yang terbakar atau ditebang tanpa kendali, mencerminkan kegagalan kita menjaga sumber kehidupan itu sendiri.
Penulis memandang kerusakan lingkungan berat sebagai bentuk kejahatan terhadap kehidupan—ekosida. Lingkungan hidup bukan benda mati yang bebas dieksploitasi, melainkan sistem kehidupan yang memiliki nilai intrinsik. Karena itu, hukum seharusnya hadir secara tegas dan berpihak pada kelestarian, bukan sekadar mengatur administrasi atau menjatuhkan sanksi ringan. Tanpa penegakan hukum yang kuat dan konsisten, setiap upaya penyelamatan Danau Toba hanya akan berhenti sebagai jargon dan slogan.
Status Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark kerap dirayakan sebagai capaian membanggakan. Namun bagi penulis, status ini bukanlah panggung seremoni, melainkan amanah dan tanggung jawab moral. Geopark berarti komitmen untuk menjaga keutuhan ciptaan—geologi, keanekaragaman hayati, serta budaya lokal—secara berkelanjutan. Pembangunan yang justru mempercepat kerusakan lingkungan adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat geopark itu sendiri.
Karena itu, konservasi harus ditempatkan sebagai fondasi utama, bukan pelengkap pembangunan. Gagasan pengembangan kawasan konservasi, seperti Kebun Raya di wilayah APL Tele, merupakan langkah konkret yang patut didukung untuk menjaga alam sekaligus mendorong penelitian, pendidikan, dan kesadaran ekologis.
Penulis kerap menyoroti kebijakan yang bersifat parsial dan reaktif. Sebagai contoh, pemindahan aktivitas ekonomi seperti keramba jaring apung dari satu titik ke titik lain di kawasan Danau Toba, tanpa pengendalian pencemaran yang serius, hanya memindahkan masalah ke lokasi baru. Penurunan kualitas air dan berulangnya kematian ikan massal menjadi bukti nyata kegagalan kebijakan yang tidak berbasis data ilmiah dan kajian ekologis. Penyelamatan Danau Toba menuntut tata kelola yang menyeluruh, keputusan yang berani, serta komitmen jangka panjang—bukan solusi tambal sulam.
Keberhasilan pelestarian Danau Toba tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah atau akademisi. Masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Mereka memiliki kearifan lokal, pengetahuan ekologis, dan kepentingan langsung terhadap kelangsungan danau. Oleh sebab itu, pendidikan lingkungan dan penyadartahuan ekologis harus menjadi bagian integral dari setiap program pembangunan di kawasan Danau Toba.
Beberapa waktu lalu, penulis bersama rekan-rekan mengembalikan piagam penghargaan lingkungan dan Piala Kalpataru sebagai bentuk protes moral. Tindakan ini bukan penolakan terhadap penghargaan, melainkan penegasan bahwa aksi nyata jauh lebih bermakna daripada simbol. Penghargaan tanpa perubahan nyata di lapangan hanya akan menjadi kosmetik yang menutupi kerusakan lingkungan yang terus berlangsung secara massif.
Menyelamatkan Danau Toba pada akhirnya adalah soal pilihan nilai. Apakah kita akan terus mengejar keuntungan jangka pendek, atau memilih menjaga keberlanjutan kehidupan? Apakah kita puas dengan simbol dan seremoni, atau berani melakukan perubahan mendasar?
Danau Toba tidak membutuhkan retorika. Ia membutuhkan keberanian, kejujuran, dan komitmen bersama—dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Jika kita gagal menjaganya hari ini, sejarah akan mencatat bahwa kita telah mengkhianati warisan alam dan kehidupan itu sendiri.
